Tag: Pemerintah

Pemerintah Lanjutkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Bencana

Pemerintah Lanjutkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Bencana

NASIONAL, TERKINI
JAKARTA (bersih.id) --- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik dan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana di beberapa provinsi. Wilayah-wilayah itu adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah (Sulteng), Banten, dan Lampung. Rehab dan Rekon dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing daerah dengan tetap mengedepankan prinsip build back better. Pernyataan pemerintah ini disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Nusa Tenggara Barat, Palu, dan Lampung DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon di Ruang Nusantara II Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 23/1/2019. Hadir...
Wapres Jusuf Kalla: Pemerintah Komitmen Akan Terus Bangun Infrastruktur

Wapres Jusuf Kalla: Pemerintah Komitmen Akan Terus Bangun Infrastruktur

NASIONAL
JAKARTA (bersih.id) --- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pembangunan infrastruktur merupakan suatu keniscayaan karena bila ingin maju suatu negara tidak pernah berhenti membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan sebagai program jangka panjang. “Amerika dan China yang sudah bagus infrastrukturnya, pada saat terjadi krisis, yang dibangun oleh kedua negara tersebut adalah infrastruktur karena akan menimbulkan efek berganda (multiplier effect). Pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan secara efisien sesuai dengan kebutuhan,” terang Wapres Jusuf Kalla pada acara Indonesia Development Forum & Business Summit bertema “Opportunity 2019 dan Beyond Infrastructures” yang digelar oleh Keluarga Alumni Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (K
Pemerintah Pastikan Batal Bebaskan Abu Bakar Ba’asyir

Pemerintah Pastikan Batal Bebaskan Abu Bakar Ba’asyir

HUKUM, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan bahwa saat ini permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Ba'asyir tidak dapat dipenuhi pemerintah. Pasalnya, Ba'asyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. "Iya (tidak dibebaskan). Karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2019). Moeldoko menjelaskan bahwa syarat formil bagi narapidana perkara terorisme,
Hadapi Era Industri 4.0, Pemerintah Merevitalisasi SMK Digital

Hadapi Era Industri 4.0, Pemerintah Merevitalisasi SMK Digital

TEKNOLOGI, TERKINI
MALANG (bersih.id) --- Kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang teknologi digital semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia. Melalui kerjasama revitalisasi SMK antara pemerintah pusat dan daerah, lulusan SMK diharapkan dapat mengisi kebutuhan tersebut. Untuk Provinsi Jawa Timur, SMKN 4 Malang dan SMKN 11 Malang dipilih menjadi pilot project pertama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang ekonomi digital di Indonesia. “Seminggu yang lalu, saya mengundang Gubernur Jawa Timur bersama 7 Gubernur lainnya dan Bupati Lampung Barat. Di situ kita bahas komitmen pusat dan daerah dalam revitalisasi SMK,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam kunjungan kerjanya ke SMKN 4 Malang, Jawa Timur, Kamis, 13/12.
Perluas Akses Kredit Mikro, Pemerintah Luncurkan Digitalisasi UMi

Perluas Akses Kredit Mikro, Pemerintah Luncurkan Digitalisasi UMi

EKONOMI, TEKNOLOGI
JAKARTA (bersih.id) ---  Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) , Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)  meluncurkan ekosistem  digital  Kredit Ultra Mikro (UMi). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, konsep digitalisasi kredit yang diluncurkan hari ini adalah uji coba untuk memperkenalkan digitalisasi dalam program pemerintah yang berhubungan dengan usaha mikro kecil, yang selama ini belum tersentuh oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena belum bankable. "Saya berharap digitalisasi UMi ini bisa menjaring pemain baru atau pengusaha mikro baru yang selama ini benar-benar b
Pemerintah dan Masyarakat Sipil Tak Boleh Diamkan Masalah Politik Identitas

Pemerintah dan Masyarakat Sipil Tak Boleh Diamkan Masalah Politik Identitas

NASIONAL, POLITIK, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang terakhir menunjukkan kuatnya intoleransi politik di beberapa daerah di Indonesia. Menggunakan medium agama, baik wacana maupun praksis di ranah publik, misalnya ditemukan bahwa 57% responden yang disurvei menyatakan hanya akan memilih calon pemimpin yang seagama, dari level desa sampai pusat. Mereka bukan saja pasif, tetapi aktif mencegah pihak lain untuk memilih calon yang tak seagama. Selanjutnya 49% responden juga setuju dengan penerapan Perda Syariah. Selain itu, terdapat daerah-daerah yang cenderung tinggi tingkat intoleransi politiknya, dengan basis identitas agama yaitu Aceh, Banten, dan Jawa Barat. Yang juga menonjol dalam penelitian LIPI tersebut adalah ditemukannya 3 aktor penting, yaitu Front Pemb...
Kembangkah Vokasi SMK, Pemerintah Perkuat Komitmen Kerja Sama Pusat dan Daerah

Kembangkah Vokasi SMK, Pemerintah Perkuat Komitmen Kerja Sama Pusat dan Daerah

NASIONAL, TERKINI
JAKARTA (bersih.id) --- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penentu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah memprioritaskan pengembangan SDM melalui pengembangan vokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan menggandeng Pemerintah Daerah selaku mitra strategis. “Dalam empat tahun terakhir, pemerintah secara besar-besaran membangun infrastruktur. Ke depan, pembangunan infrastruktur tidak akan terlalu banyak (berubah polanya, red). Saat ini, kita perlu membicarakan pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi. Pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk mempersiapkan pengembangan vokasi SMK ini” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Vokasi SMK
Pemerintah Luncurkan KUR Khusus Peternakan Rakyat

Pemerintah Luncurkan KUR Khusus Peternakan Rakyat

EKONOMI, TERKINI
WONOGIRI (bersih.id) --- Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peternakan rakyat sebagai implementasi dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Penyaluran KUR khusus peternakan rakyat yang dilaksanakan hari ini, Kamis, 6/12 di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp8,9 miliar. Angka tersebut diberikan kepada 69 anggota kelompok peternakan rakyat. “Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi masalah ketimpangan dan kemiskinan dengan memperkuat Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang mencakup lahan, kesempatan, dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM),” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan sambutan di Sentra Peternakan Rakyat Kebonagung Sidoharjo, Wonogiri, Jateng. Pada pilar kesempatan, lanjut Darmin, salah satu fokus peme
Presiden Minta Penerima Porgram Keluarga Harapan Manfaatkan Bantuan Sosial Pemerintah

Presiden Minta Penerima Porgram Keluarga Harapan Manfaatkan Bantuan Sosial Pemerintah

SOSIAL
JAKARTA (bersih.id) --- Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang melalui investasi pada sumber daya manusia terus diwujudkan melalui salah satu program andalannya, yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Presiden Joko Widodo memberikan sosialisasi kepada para penerima manfaat bantuan sosial PKH yang ada di Provinsi DKI Jakarta, Senin, 3/12/2018. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden dalam siaran pers yang diterima redaksi bersih.id menjelaskan, dalam sosialisasi yang digelar di Gelanggang Remaja Jakarta Timur tersebut, Presiden mengimbau kepada para penerima manfaat maupun pendamping agar betul-betul memanfaatkan anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah. "Tolong betul-betul anggaran ini didampingi, diarahkan yang baik sehingga kit...
Presiden: Pemerintah Beri Kesempatan Bagi Disabilitas Terlibat dalam Pembangunan

Presiden: Pemerintah Beri Kesempatan Bagi Disabilitas Terlibat dalam Pembangunan

SOSOK, TERKINI
JAKARTA (bersih.id) --- Presiden Joko Widodo menggendong Mukhlis Abdul Holik, penyandang disabilitas asal Sukabumi berusia 8 tahun yang duduk di kelas 3 Sekolah Dasar Negeri (SDN) X Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Hal ini terjadi saat Presiden menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari Penyandang Disabilitas (HDI) 2018 yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI di Bekasi, Jawa Barat. Dalam gendongan Sang Presiden, Adul yang untuk menuju sekolah harus berjalan merangkak sepanjang 3 kilometer ini tampak tersenyum. Sesekali mereka mengobrol dan tertawa. Ia telah lama memendam keinginan bertemu Presiden dan ingin menyampaikan cita-citanya. Keduanya kemudian menghampiri kerumunan penyandang disabilitas  yang telah menunggu untuk berfoto bersama. Setelah itu, didampingi Menteri Sosial Agus Gumi