Tag: Muhammad AS Hikam

Hikam: Golput Tunjukkan Sikap Kekenesan dan Merasa Penting Sendiri

Hikam: Golput Tunjukkan Sikap Kekenesan dan Merasa Penting Sendiri

NASIONAL, POLITIK, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Golput alias tidak memilih dalam pemilu merupakan pilihan dan hak politik, apalagi jika didasari pemikiran dan kesadaran pribadi, warga negara. Ia juga bukan sebuah kegiatan pelanggaran hukum negara. Namun jika diletakkan pada konteks upaya memerkuat demokrasi di Indonesia sekarang, Golput bukanlah sebuah sikap politik kewarganegaraan yang bertanggung jawab. “Golput bukan cerminan dari adanya dukungan warga negara terhadap demokrasi partisipatif (participatory democracy), tapi lebih menunjukkan kekenesan politik dan sikap merasa penting alias ‘self-aggrandizement’,” ujar pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam, dalam siaran pers kepada Indonews.id, di Jakarta, Sabtu (26/1/2019). Hikam mengatakan, apalagi kalau Golput tersebut dijadikan
Balada  Seorang Gubernur Terpidana (Untuk Ahok)

Balada  Seorang Gubernur Terpidana (Untuk Ahok)

BUDAYA, TERKINI
Oleh: Muhammad AS Hikam I Mendung jelaga menutup matahari  Jakarta Teriakan para demonstran baku bicara Tenggelamkan suara Majelis Hakim lewat pengeras suara Satu demi satu terbata-bata Membacakan vonis bagi sang terdakwa:   "Pertimbangan tuntutan Jaksa tak ada relevansinya Pembelaan pengacara tak kuat argumennya Pleidoi terdakwa tak jelas juntrungannya Maka atas nama hukum & Tuhan Yang Maha Esa Anda dinyatakan bersalah dan langsung masuk penjara!"   Palu Hakim Ketua diketok sudah Dewi Keadilan sangsai dan lelah (Di luar, para demonstran kian membuncah Udara pengap, debu, dan asap campur amarah Menyambut vonis Hakim tak bermarwah)   Tetapi sang terdakwa bergeming Tak ada kesedihan, senyumnya tersungging
Trump, Tembok Perbatasan dan Krisis Politik AS

Trump, Tembok Perbatasan dan Krisis Politik AS

OPINI, TERKINI
Oleh: Muhammad AS Hikam*) NORMALNYA, pemerintahan sebuah Negara berusaha agar ia bisa bekerja secara optimal untuk melayani rakyatnya. Di AS, Presiden Trump justru menutup sebagian kantor Pemerintah Federal tanpa ada kepastian kapan dibuka kembali. Implikasi langsung dari kebijakan ini adalah sekitar 800 ribu pegawai Federal harus "dirumahkan" (furloughed) atau harus tetap bekerja tanpa gaji, yang pada gilirannya berakibat tergangggunya pelayanan publik dan disfungsi institusi pemerintahan. Dampak ekonomi, sosial, dan politik kebijakan absurd ini pasti sangat serius bagi rakyat AS dan, bukan tidak mungkin, berimbas kepada negara-negara lain. Bagaimanapun juga AS adalah negara yang pengaruhnya sangat besar bagi keseimbangan global. Kebijakan penutupan kantor pemerintah oleh Presid...
AS Hikam: Kualitas Demokrasi Harus Jadi Isu Utama Debat Pilpres

AS Hikam: Kualitas Demokrasi Harus Jadi Isu Utama Debat Pilpres

NASIONAL, POLITIK, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Pengamat politik President University Muhammad AS Hikam mengatakan bahwa debat pemilihan presiden (Pilpres) harus menjadi agenda penyelesaian masalah di negeri ini. Karena itu, debat harus berisi hal subtansial yang menawarkan visi misi para calon presiden lima tahun mendatang. “Debat capres dan cawapres, sudah seharusnya berkaitan dengan substansi paltform, program, dan agenda kerja dari masing-masing pasangan. Khususnya platform yang terkait dengan penyelesaian masalah ekonomi seperti ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan wilayah, sangat perlu diadu oleh kedua paslon supaya rakyat bisa menilai dan menentukan pilihan," ujar AS Hikam seperti dikutip TIMES Indonesia di Jakarta, Rabu (2/1/2019). Masalah kualitas kehidupan demokrasi juga perlu
Perda Syariah dan Fenomena Politik Identitas

Perda Syariah dan Fenomena Politik Identitas

OPINI, TERKINI
Oleh: Muhammad AS Hikam *) ISU perda syariah tampaknya akan bergulir dan makin menarik untuk dicermati, karena sangat terkait dengan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa depan. Pada saat ini di ranah politik elektoral, parpol, mayoritas parpol setuju terhadap eksistensi perda syariah dan kesinambungannya. Hanya PDIP, Demokrat, dan PSI yang tegas tidak setuju. Di ranah masyarakat sipil, Ketum PBNU, Said Aqil Siradj menyatakan setuju, asalkan perda syariah sesuai kondisi dan kepentingan lokal. Sebaliknya, Ketum Muhammadiyah, Haedar Nasir menyatakan, walaupun tidak secara eksplisit menolak perda syariah, tetapi beliau mengkritisi praktiknya selama ini. Mantan Ketua MK, Prof. Mahfud MD, menolak dengan tegas. Beliau menyatakan bahwa pembentukan per...
Jokowi Harus Perhitungkan Risiko Politik “Memberi Peluang”

Jokowi Harus Perhitungkan Risiko Politik “Memberi Peluang”

NASIONAL, POLITIK, TERKINI
Jakarta, Bersih.id -- Sejarah dunia mengajarkan bahwa politik memberi peluang (politics of appeasement) telah menyebabkan menguatnya fasisme Jerman di bawah rezim Nazi. Gegara PM Inggris, Neville Chamberlain, memberi peluang kepada Hitler untuk mencaplok wilayah Sudetenland di Cekoslowakia pada 1938 dengan alasan untuk menjaga perdamaian di Eropa, PD II dan kekejian kemanusiaan terjadi. Apabila pemerintah Presiden Jokowi melakukan "appeasement" kepada elemen-elemen yang jelas-jelas mendukung radikalisme, dengan dalih menjaga ketenteraman dan harmoni politik jangka pendek, maka risiko menguatnya kekuatan radikal juga harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati, seksama, dan bertanggung jawab. Hal itu diingatkan oleh Pengamat Politik dari President University Muhammad AS Hikam di ...
Erick Thohir Diminta Buka Diri pada Dinamika Masyarakat

Erick Thohir Diminta Buka Diri pada Dinamika Masyarakat

NASIONAL, POLITIK, TERKINI
Bersih.id - Presiden Joko Widodo telah menunjuk Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional untuk pemenangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada pilpres 2019. Banyak pihak mengapresiasi pemilihan Erick sebagai strategi Jokowi untuk menggaet para pemilih milenial yang mencapai 50 persen dari pemilih. Namun, tidak sedikit pula yang masih mempertanyakan kemampuan Ketua Inasgoc di Asian Games 2018 itu dalam bidang politik. “Kayaknya Presiden Jokowi melihat sukses Erick Thohir ini sebagai manajer Asian Games, dan pebisnis media. Jadi pertimbangannya mungkin untuk memperkuat kampanye di media, khususnya medsos,” ujar pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam, di Jakarta, Sabtu (9/9/2019). AS Hikam mengatakan, Jokowi dan parpol pendukungnya tampaknya