Tag: Kemenkominfo

Bincangkan Hoaks, Kominfo Rilis “LambeHoaks” Edisi Perdana

Bincangkan Hoaks, Kominfo Rilis “LambeHoaks” Edisi Perdana

NASIONAL, POLITIK, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID --- Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis episode pertama LambeHoaks di seluruh akun media sosial Kementerian Kominfo Kamis (24/01/2019) sore. Paket program audio visual itu dibawakan sosok ikonik Miss Lambe Hoaks membincang soal seputar isu hoaks yang ramai di dunia maya dan media sosial. "Lambe Hoaks akan ditayangkan rutin setiap minggu melalui saluran media utama GPR TV dan akun resmi media sosial Kemkominfo yaitu Youtube KemkominfoTV, Instagram @kemenkominfo, Twitter@kemkominfo, dan Laman Facebook Kementerian Komunikasi dan Informatika," papar Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu di Jakarta, Kamis (24/01/2019). Dalam setiap episode, Miss Lambe Hoaks memaparkan 10 isu hoaks teratas
Kemenkominfo Akhiri Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz

Kemenkominfo Akhiri Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz

TEKNOLOGI, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Kementerian Komunikasi dan Informatika hari ini, Jumat, 28 Desember 2018, melakukan pengakhiran penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk PT. Internux (Bolt), PT. First Media, Tbk. dan PT. Jasnita Telekomindo. “Pengakhiran penggunaan pita frekuensi tersebut dilakukan karena ketiga operator itu tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio kepada negara,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, di Jakarta, Jumat (28/12/2018). Ismail mengatakan, PT. First Media, Tbk dan PT. Internux, melalui dua Keputusan Menteri Kominfo, mulai Jumat (28/12/2018), secara resmi tidak lagi dapat menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk layanan telekom
Pascabencana Tsunami Selat Sunda, Layanan Telekomunikasi Pulih 99,1% 

Pascabencana Tsunami Selat Sunda, Layanan Telekomunikasi Pulih 99,1% 

EKONOMI, TERKINI
Jakarta, BESIH.ID -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli menyatakan saat ini layanan telekomunikasi telah pulih 99,1% pascabencana tsunami di Selat Sunda yang melanda Banten dan Lampung Selatan. "Ada 0,9% BTS yang masih terganggung operasinya. Namun demikian, akses telekomunikasi di lokasi yang BTS-nya down dapat di-cover oleh mobile BTS dan sistem recovery pada saat awal terjadinya bencana," jelas Dirjen Ramli di Jakarta, Rabu (26/12/2018). Menurut Dirjen PPI, layanan telekomunikasi sempat mengalami gangguan akibat tidak adanya pasokan jaringan listrik untuk sejumlah Base Transceiver Station (BTS) di wilayah terdampak. "Saat ini sebanyak 4.687 BTS dari total 4.731 BTS eksisting yang ada di Kabupaten Seran...
Tuntas 100%, Palapa Ring Tengah Siap Uji Coba Operasi

Tuntas 100%, Palapa Ring Tengah Siap Uji Coba Operasi

TEKNOLOGI, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Proyek Palapa Ring Tengah telah selesai tuntas 100 persen. Jaringan kabel serat optik sepanjang 2.995 kilometer melintasi 17 kabupaten dan kota, itu sudah selesai dibangun dan siap diuji coba sebelum mulai dioperasikan penuh. Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan, Palapa Ring Tengah yang dibangun melintasi  Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara itu terdiri atas kabel darat sepanjang 1.326,22 km kabel darat dan 1,787,06 km kabel laut. “Proyek yang bernilai  Rp1,38 triliun itu beroperasi memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps. Titik lokasi yang dilalui Palapa Ring Tengah, merupakan jalur bebas gempa. Paket itu dikerjakan PT LEN Telekomunikasi Indo
Selama 2018 Kominfo Blokir 738 Website dan Aplikasi Fintech Ilegal

Selama 2018 Kominfo Blokir 738 Website dan Aplikasi Fintech Ilegal

NASIONAL, POLITIK, TERKINI
Jakarta, BERSIH. ID -- Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran terhadap total 738 sistem informasi fintech ilegal pada tahun 2018. Sistem informasi itu terdiri atas 211 website dan 527 aplikasi fintech ilegal pada “Jumlah website paling banyak diblokir pada bulan Desember 2018, yakni sebanyak 134 website. Sementara aplikasi dalam google playstore terbanyak diblokir pada bulan Desember sebanyak 216 aplikasi,” ujar Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI, Ferdinandus Setu, di Jakarta, Jumat (20/12/2018). Menurut data per 20 Desember 2018, pada bulan Januari sampai dengan Juli 2018 tidak ada website dan aplikasi yang diblokir. Pada bulan September 2018, Kominfo melakukan pemblokiran terhadap  77 website. Sementara itu, untuk aplikasi berbasis Google Playsto
Kemenkominfo Ajak Semua Pihak Tingkatkan Sinergisitas Dukung Ekonomi Digital

Kemenkominfo Ajak Semua Pihak Tingkatkan Sinergisitas Dukung Ekonomi Digital

EKONOMI, TEKNOLOGI, TERKINI
Jakarta, INDONEWS.ID -- Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak stakeholders industri telekomunikasi, jasa logistik, dan penyiaran untuk meningkatkan sinergisitas dalam mendukung pengembangan ekonomi digital nasional. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) juga melibatkan mitra kerja dalam memanfaatkan serta meningkatkan efisiensi pembangunan dan layanan telekomunikasi, salah satunya dalam menopang pembangunan desa serta ekonomi digital di Indonesia. "Bagaimana membuat ekosistem digital secara bersama-sama saling memperkuat dan membuat seluruh pemain di sana menjadi ekosistem yang tidak bisa maju sendirian," ungkap Direktur Pos Ditjen PPI Ikhsan Baidirus dalam Rapat Koordinasi dan Refleksi Akhir Tahun 2018 di Hotel Ayana, Jakarta, Kamis (20/1...
Menteri Keuangan Harus Awasi Kewajiban PNBP Bolt dan First Media

Menteri Keuangan Harus Awasi Kewajiban PNBP Bolt dan First Media

EKONOMI, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Terkait kasus tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan rencana pencabutan ijin pemanfaatan frekuensi terhadap  PT.First Media,Tbk. dan PT.Internux (Bolt), Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim penegakan hukum yang kondusif bagi penerimaan negara. “Hal itu agar tidak menjadi preseden buruk bagi pemungutan PNBP, Menteri Kominfo seyogianya segera memberikan peringatan tertulis untuk menagih tunggakan dan memenuhi ketentuan dalam rangka pencabutan ijin,” pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, di Jakarta, Jumat (23/11/2018). Dia juga meminta Menteri Keuangan untuk melakukan pengawasan. “Menter