Tag: Caleg

Erwin Ricardo Silalahi: Menjadi Legislator adalah Panggilan Idealisme

Erwin Ricardo Silalahi: Menjadi Legislator adalah Panggilan Idealisme

NASIONAL, POLITIK, TERKINI
Jakarta  (bersih.id) – Menjadi legislator atau wakil rakyat sejatinya merupakan panggilan idealisme dalam menjawab  aspirasi masyarakat yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Seseorang yang telah memutuskan maju dalam kontestasi pemilihan legislatif, hendaknya selalu mampu menyatu dengan denyut nadi kehidupan masyarakat, semenjak masa kontestasi caleg hingga masa akhir jabatan sebagai legislator setelah terpilih. Hal tersebut disampaikan Erwin Ricardo Silalahi, Caleg DPR RI Partai Golkar nomor urut 2 Dapil DKI Jakarta 1 (Jakarta Timur), Sabtu siang (27/10/2018) dalam acara Temu Forum Erwin Sahabatku. Acara yang digelar di sebuah rumah makan di bilangan Cawang, Jakarta Timur itu berlangsung dalam suasana dialogis yang produktif, dipandu Elfrans Golkari, Ketua Biro Penga
Politisi Kristiani, Tulus Seperti Merpati dan Cerdik Laksana Ular

Politisi Kristiani, Tulus Seperti Merpati dan Cerdik Laksana Ular

NASIONAL, POLITIK, TERKINI
Jakarta, Bersih.id - Politisi kristiani harus memiliki prinsip yang kuat dan teguh tapi lentur dalam cara dan gaya. Seorang politisi kristiani harus membawa nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam kehidupannya. Namun, nilai-nilai tersebut harus dibawa sesuai dengan gaya dan cara tertentu, sehingga bisa diterima oleh banyak orang. “Menjadi politisi kristiani itu tugas yang sangat berat. Dia harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dia harus memiliki prinsip yang kuat, tapi lentur dalam cara,” ujar Caleg DPR RI dari Partai Golkar untuk dapil Jakarta 3 (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu), Cyrilus I. Kerong, dalam Dikusi Panel “Peran Politisi Kristiani dalam Penguatan Politik Kebangsaan” di Jakarta, Kami (18/10/2018). Cyrillus mengatakan, seorang polit
EDITORIAL – Ironis, Mantan Napi Korupsi Lolos Caleg

EDITORIAL – Ironis, Mantan Napi Korupsi Lolos Caleg

EDITORIAL
JAKARTA (bersih.id) --- Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan putusannya pasca polemik seputar hak mantan narapidana korupsi untuk dipilih dalam Pemilu Legislatif 2019. Keputusan MA itu dikeluarkan pada Kamis 13 September 2018, untuk merespon uji materi (judicial review) Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). MA memandang bahwa PKPU tersebut secara prinsip bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Secara logika hukum Putusan MA memang logis, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih termasuk di dalamnya para mantan napi korupsi. Tetapi, kelogisan di balik keputusan MA...