HUKUM

Kasus Dana Hibah Kemenpora Menyasar Imam Nahrawi

Kasus Dana Hibah Kemenpora Menyasar Imam Nahrawi

HUKUM, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Kamis (20/12/2018). Selain ruang kerja Menpora, komisi antirasuah itu juga ikut menggeledah ruang kerja deputi serta kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). “Tadi saya dapat update dari tim penyidik, dilakukan penggeledahan di 2 lokasi di kantor Kemenpora dan kantor KONI. Ada sejumlah ruangan yang digeledah, mulai dari ruangan asisten deputi, ruang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan ruang Menpora," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/12/2018). Dari sejumlah lokasi penggeledahan yang dilakukan pada siang hingga sore itu,  tim penyidik menemukan cukup banyak dokumen-dokumen terkait hibah dari Kemenpora kep
Densus 88 Anti Teror Sangat Diperlukan Di Indonesia

Densus 88 Anti Teror Sangat Diperlukan Di Indonesia

HUKUM, NASIONAL, POLITIK, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Indonesia belum bisa bebas dari ancaman aksi teror. Keberadaan kelompok radikal yang menggunakan cara-cara kekerasan (teror) untuk memaksakan tujuannya di Indonesia masih signifikan. Keberadaan sel tidur di Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit juga cukup mengkhawatirkan. Kapolri Tito Karnavian dalam Middle East Special Operations Commanders Conference (MESOC) menyebutkan bahwa terdapat 2.000 orang militan alumni Afghanistan dan Filipina di Indonesia. Sementara pakar terorisme Bruce Hoffman mengatakan bahwa terdapat kira-kira 3.000 orang anggota Al-Qaeda di Indonesia. Hal ini belum termasuk pendukung, simpatisan dan pengikut ISIS.  Sel-sel tidur tersebut untuk sementara waktu hidup biasa di tengah masyarakat, mereka akan bergerak jika ada pemicu dan momentu
RKUHP Ancam Upaya Pemerintah Kurangi Angka Perkawinan Anak

RKUHP Ancam Upaya Pemerintah Kurangi Angka Perkawinan Anak

HUKUM, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Mahkamah Konstitusi akhirnya menjatuhkan putusan yang menyatakan ketentuan usia perkawinan perempuan yakni 16 tahun inkonstitusional. MK juga meminta Pemerintah bersama DPR untuk segera mengubah ketentuan tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. “Putusan ini patut diapresiasi, sebab akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan anak adalah salah satu masalah darurat yang harus segera diselesaikan Pemerintah dan DPR,” ujar Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, di Jakarta, Sabtu (15/12/2018). Anggara menyatakan bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi ini sejatinya sejalan dengan pendapat Pemerintah Joko Widodo yang melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise pernah menyatakan bahwa Pemerintah saat ini sedang menyiapkan Perppu unt
Kapolri: Akar Masalah Kekerasan Bersenjata di Papua Adalah Kesejahteraan

Kapolri: Akar Masalah Kekerasan Bersenjata di Papua Adalah Kesejahteraan

HUKUM, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menilai, akar utama dari aksi kekerasan bersenjata oleh kelompok- bersenjata di Papua  lebih karena masalah pembangunan, masalah kesejahteraan. “Kita melihat dulu, kelompok-kelompok bersenjata itu lebih banyak dulu awalnya di Papua Barat, di daerah Manokwari. Tapi dengan pembangunan yang sudah sangat bagus saat ini tidak ada lagi di daerah-daerah itu,” kata Kapolri dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12) siang. Diakui Kapolri, memang pembangunan agak terlambat karena kondisi geografis yang sulit itu di Pegunungan Tengah dan Pegunungan Tengah bagian barat, mulai dari Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, kemudian Nduga, Yahukimo itu daerah pegunungan tengah. Pegun
Raih Penghargaan Terbaik LHKPN 2018, Ketua KPK: Pasti Ada Peran Pak Jonan

Raih Penghargaan Terbaik LHKPN 2018, Ketua KPK: Pasti Ada Peran Pak Jonan

HUKUM, NASIONAL, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mewujudkan tata kelola sektor ESDM yang baik dan bersih mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apresiasi ini diberikan atas upaya Kementerian ESDM mencegah korupsi melalui Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2018. Penghargaan yang diterima Kementerian ESDM pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 ini merupakan penghargaan kedua dalam dua tahun berturut-turut, setelah tahun 2017 menerima penghargaan Implementasi e-LHKPN Terbaik. Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa pencapaian KESDM meraih penghargaan LHKPN terbaik patut diapresiasi. "Sebagai contoh, Kementerian ESDM dengan raihan LHKPN Terbaik, patut diapresiasi. Pasti ada peran Pak Jon...
Pemerintah Diminta Cari Formulasi Penyelesaian Politik di Papua

Pemerintah Diminta Cari Formulasi Penyelesaian Politik di Papua

HUKUM, NASIONAL, POLITIK, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Telah terjadi pembunuhan 31 orang - sebuah tabloid lokal yang kredibel di Papua menyebut 24 orang pekerja - Proyek Istaka Karya yang sedang membangun infrastruktur berupa jembatan di Kali Yigi  dan Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Untuk itu, SETARA Institute menyampaikan dukacita mendalam atas dibunuhnya para pekerja yang sedang melaksanakan program pembangunan tersebut. “SETARA juga mengutuk pembunuhan secara biadab yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Bumi Cendrawasih. Tindakan tersebut tidak saja inhuman atau tidak manusiawi, namun juga memberikan efek domino rasa takut (fear) di kalangan pekerja dan warga, sehingga dapat mengganggu program-program pembangunan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan
GMKI Minta Kapolri Tindak Tegas Bawahan yang Main Hakim Sendiri

GMKI Minta Kapolri Tindak Tegas Bawahan yang Main Hakim Sendiri

HUKUM, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID --  Negara harus hadir melindungi masyarakatnya baik orang Papua maupun seluruh masyarakat dalam kebebasannya menyampaikan pendapat dimuka umum yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Karena itu, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Masa Bakti 2018-2020 mengutuk keras tindakan represif oknum kepolisian dan ormas yang main hakim sendiri. “Kami meminta Kapolri mengevaluasi dan menindak tegas bawahannya dan Ormas yang melakukan tindakan represif kepada mahasiswa dan pemuda Papua,” ujar Ketua Umum PP GMKI Korneles Galanjinjinay, didampingi Sekretaris Umum David V H Sitorus, melalui siaran pers Humas GMKI, di Jakarta, Selasa (4/12/2018). GMKI juga meminta pemerintah Indonesia melalui MENKOPOLHUKAM agar secepatnya menyelesaikan permasala
Wiranto Instruksikan Kapolri dan Panglima Kejar Pelaku Kriminal Bersenjata

Wiranto Instruksikan Kapolri dan Panglima Kejar Pelaku Kriminal Bersenjata

HUKUM, NASIONAL, POLITIK, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID --- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku geram dengan tindakan pembunuhan puluhan pekerja pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Padahal, para pekerja tersebut sedang melakukan pekerjaan yang mulia yakni membangun infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat di Papua. “Saya kira itu satu aksi yang sangat biadab, karena ini teman-teman kita membangun Papua, sedang membangun infrastruktur, membangun jembatan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka itu sudah berbakti, berjuang, bekerja untuk kebaikan Papua, kebaikan masyarakat Papua, lalu ditembakin, dibunuh, ini tentu satu hal yang sangat tidak terpuji,” ujar Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jak
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Harus Menjadi Gerakan Bangsa

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Harus Menjadi Gerakan Bangsa

HUKUM, POLITIK, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak ada toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Ia menyebutkan, setelah melalui pembicaraan yang panjang, pemerintah telah memperoleh titik terang, dan sekarang pada tahap akhir untuk menandatangani Mutual Legal Assistance (MLA) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Swiss. “MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12) pagi. Presi
Kriminalisasi Christea Frisdiantara, Peradi Siap Bela Pro Bono

Kriminalisasi Christea Frisdiantara, Peradi Siap Bela Pro Bono

HUKUM, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID  -- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menegaskan siap tanpa dipungut bayaran apapun (Pro Bono) membela Christea Frisdiantara, Ketua Perkumpulan  Pembinaan Lembaga Pendidikan -Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP – PTPGRI) jika kasusnya tidak kunjung selesai dan terus dikriminalisasi.  Peradi juga meminta tak seorangpun melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan aset-aset dari perguruan tinggi yang kasusnya sudah diputus oleh Kemenhukham dan PTUN dengan  memenangkan pihak Christea Frisdiantara. Demikian ditegaskan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Penegak Hukum Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI, Hermawi Taslim setelah mendengarkan laporan Agustinus Tedja Bawana, Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) di Jakarta, Se