HUKUM

Anggota DPR Lebak Himbau Pemerintah Bumikan Nilai Pancasila

Anggota DPR Lebak Himbau Pemerintah Bumikan Nilai Pancasila

EDITORIAL, HUKUM, KABAR NUSANTARA, NASIONAL, SOSOK
BERAIH.ID BANTEN - Anggota DPR RI dari Dapil Banten satu (1) Lebak-Pandeglang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)Muhamad Hasbi Asyidiki Jayabaya angkat bicara terkait insiden penususukan terhadap Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Insiden penusukan itu terjadi Kamis 10 Oktober 2019 di lapangan depan pintu Alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang pada saat Mantan Panglima ABRI bersalaman dengan warga. "Pencobaan pembunuhan yang dialami oleh Pak Wiranto tentu menjadi catatan penting untuk warga Banten khusunya Pandeglang. Untuk itu, saya menghimbau kepada pemerintah agar terus membumikan nilai-nilai pancasila,''kata Mohamad Hasby Asidiqi Jayabaya saat dihubungi wartawan Bersih.id lewat telepon selulernya, Minggu (13/10) sekira pukul 10.00 Wib d...
ZENTONI DIREKTUR EKSEKUTIF LBH SUMBAR SIAP  HADAPI” TANTANGAN GUGATAN BALIK  BUPATI PESISIR SELATAN.

ZENTONI DIREKTUR EKSEKUTIF LBH SUMBAR SIAP HADAPI” TANTANGAN GUGATAN BALIK BUPATI PESISIR SELATAN.

HUKUM, KABAR NUSANTARA, NASIONAL, Uncategorized, WAWANCARA
BERSIH.ID SUMBAR -Direktur Eksikutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumatera Barat, Zentoni menilai, tudingan Bupati Pessel Hendrajoni yang menyatakan LBH Sumbar tidak mengerti soal penghentian pembangunan RSUD M Zein Painan adalah prematur. Zentoni mengungkapkan, sebagai pejabat publik seharusnya Hendrajoni tidak menunjukan sikap yang emosional dan sulit menerima kritikan. Padahal, gugatan yang dilakukan LBH Sumbar adalah bagian dari berdemokrasi. "Sangat prematur dan berlebihan serta cenderung emosional dan tidak mencerminkan sikap pejabat publik di era keterbukaan saat ini," Pungkas Zentoni dari siaran persnya yang diterima bersih.id , Dalam pesan singkatnya ketika di hubungi lewat Watsap Jumat 27 September 2019. Zentoni sebagai Direktur Eksekutif LBH Sumbar yang merupakan putra daera...
Pemerintah Pastikan Batal Bebaskan Abu Bakar Ba’asyir

Pemerintah Pastikan Batal Bebaskan Abu Bakar Ba’asyir

HUKUM, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan bahwa saat ini permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Ba'asyir tidak dapat dipenuhi pemerintah. Pasalnya, Ba'asyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. "Iya (tidak dibebaskan). Karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2019). Moeldoko menjelaskan bahwa syarat formil bagi narapidana perkara terorisme,
Menko Polhukam: Pemerintah Masih Kaji Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Menko Polhukam: Pemerintah Masih Kaji Pembebasan Abu Bakar Baasyir

HUKUM, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, pemerintah masih melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif terkait permintaan pembebasan narapidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir. Ia menyebutkan, sejak tahun 2017, keluarga Abu Bakar Ba’asyir telah mengajukan permintaan pembebasan karena pertimbangan lanjut usia dan kesehatan yang semakin menurun. Dan, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. “Namun tentunya masih perlu dipertimbangan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek Ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” kata Wiranto dalam keterangan pada media di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (21/1) sore. Oleh karena itu, lanju
Rencana Pembebasan Ba’asyir, Jokowi Harus Lakukan 3 Langkah Penting Lainnya

Rencana Pembebasan Ba’asyir, Jokowi Harus Lakukan 3 Langkah Penting Lainnya

HUKUM, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Presiden Joko Widodo berencana untuk membebaskan Abu Bakar Ba’asyir (ABB) atas dasar kemanusiaan. Jika benar-benar ABB dibebaskan, maka ICJR menunggu langkah kemanusiaan lainnya dari Presiden Joko Widodo, yaitu terkait komutasi/pengubahan pemidanaan bagi 51 orang terpidana mati, amnesti untuk korban yang dikriminalisasi dan pertimbangkan permohonan grasi terpidana mati kasus narkotika dengan nilai kemanusiaan. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, di Jakarta, Senin (21/1/2019). Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, dijelaskan bahwa Presiden Joko Widodo akan memberikan pembebasan kepada ABB pada Kamis, 24 Januari 2019 dengan alasan kemanusiaan. Sebelumnya pada 16 Juni 2011 di PN Jakarta Selatan, ABB diputus 15 tahun penjara karena terbukti men
Tolak Pancasila, Ba’asyir Berpotensi Menjadi Ancaman Radikalisme dan Terorisme

Tolak Pancasila, Ba’asyir Berpotensi Menjadi Ancaman Radikalisme dan Terorisme

HUKUM, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID --  Pemerintah mengambil langkah yang mengejutkan dengan membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Walaupun dengan pertimbangan kemanusiaan seperti usia lanjut dan alasan kesehatan namun pembebasan tanpa syarat ini menjadi pertanyaan penting, mengingat Basyir belum saatnya bebas murni. Jika mengambil hak bebas bersyarat, Basyir tidak mau memenuhi salah satu syaratnya, yaitu taat pada Pancasila. Ba'asyir dikabarkan menolak pembebasan bersyarat karena diwajibkan untuk menandatangi pernyataan taat pada Pancasila dan tidak mengulangi tindak pidananya. Berdasarkan Pasal 84 Permenkumham 3/2018, syarat ini diwajibkan untuk narapidana terorisme. Pengamat terorisme Stanislaus Riyanta mengatakan, keputusan pemerintah untuk membebaskan Ba'asyir tanpa syarat sangat aneh, mengingat B
ICJR: Debat Capres Tidak Menjawab Masalah Hukum dan HAM di Indonesia

ICJR: Debat Capres Tidak Menjawab Masalah Hukum dan HAM di Indonesia

HUKUM, NASIONAL, POLITIK, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Kedua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilihan Presiden 2019 melaksanakan debat ronde pertama yang bertajuk Hak Asasi Manusia, Korupsi, dan Terorisme, pada Kamis (17/1/2019). Pada pemaparan visi dan misi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menekankan bahwa HAM tidak hanya terbatas pada hak sipil dan politik namun juga hak ekonomi, sosial, dan budaya serta bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu tidak mudah dalam menyelesaikannya. Ini karena ada kompleksitas dalam mekanisme, pembuktian, serta waktu sehingga reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum dan budaya hukum harus dilakukan. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memaparkan bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, sehingga dengan mengusung jargon "Indone...
Debat Capres, BNPT Beri Masukan untuk Jokowi Terkait Penanganan Terorisme

Debat Capres, BNPT Beri Masukan untuk Jokowi Terkait Penanganan Terorisme

HUKUM, NASIONAL, POLITIK, TERKINI
Jakarta, INDONEWS.ID -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan telah memberikan masukan kepada Joko Widodo terkait penanganan terorisme sebagai materi debat capres pertama yang berlangsung Kamis malam. "Kita sudah beri masukan apa yang kita kerjakan selama ini," kata Suhardi di sela-sela Rapat Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2019, di Jakarta, Kamis. Menurut dia, salah satu masukan yang diberikan adalah upaya penanggulangan terorisme melalui soft approach atau pendekatan secara halus seperti deradikalisasi dan pendidikan mengingat metode pendekatan ini diapresiasi dunia internasional. "Bahkan kita menjadi role model, Indonesia menjadi role model pasca Presiden Jokowi menjadi pembicara di Riyadh di Arab I
Menko Polhukam Tegaskan Tangkap Pelaku Penebar Teror

Menko Polhukam Tegaskan Tangkap Pelaku Penebar Teror

HUKUM, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID --- Menteri Koordinator Bidang Politik,  Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa para pelaku penebar teror harus ditangkap. Dia mengatakan bahwa hal itu sudah diatur dan karena itu bisa diterapkan. "Siapapun yang membuat bom itu, yang berusaha untuk menakut-nakuti ditangkap saja, dihukum. Kita ada peraturan perundangan, ada hukum, kita terapkan dengan tegas, selesai. Jadi jangan kita ributkan. Ada saja orang-orang seperti itu, kita tinggal mengusut, polisi sudah menangkap, sudah ada identifikasi manusianya siapa, kejar, tangkap, proses, latar belakangnya apa," ujar Menko Polhukam Wiranto menanggapi teror bom molotov yang ada di kediaman Ketua KPL Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Jakarta,  Rabu (9/1/2019). Diakuinya bahwa semua teror
Kominfo Serahkan Identifikasi Hoaks 7 Kontainer Surat Suara ke Bareskrim

Kominfo Serahkan Identifikasi Hoaks 7 Kontainer Surat Suara ke Bareskrim

HUKUM, TERKINI
Jakarta, BERSIH.ID -- Setelah peredaran kabar mengenai adanya tujuh kontainer berisi surat suara Pemilihan Presiden 2019 yang sudah dicoblos di media sosial dan aplikasi pesan instan, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan identifikasi dan penelusuran akun serta sebaran hoaks itu. “Hasil identifikasi menunjukan kemunculan informasi dalam media sosial pertama kali terjadi tanggal 1 Januari 2019 pukul 23:35 WIB. Informasi tentang adanya 7 kontainer yang berisi surat suara yang belum tercoblos. Selanjutnya tersebar ke sejumlah akun dan menjadi bahan pemberitaan oleh media nasional,” ujar Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, di Jakarta. Kementerian Kominfo telah menyerahkan hasil identifikasi dan temuan analisis dari Mesin AIS Sub Direktorat Pengend