Monday, November 23

Kepala Sub Diremtorat Kemensos RI Bantah Tudingan DPRD Lebak

Lebak – Terkait tudingan monopoli yang di sampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Banten Fraksi PPP, Musa Weliansyah pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kepala Sub Direktorat TKSK dan Karang Taruna pada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Dwi Cita Wasih kepada wartawan Kamis (16/7/2020).

Pihaknya menjelaskan, bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diberi tugas, fungsi, dan kewenangan baik oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Propinsi atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

“Selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan,” kata Dwi Cita.

Menurutnya, pengaduan tersebut harus dikaji lebih dulu apakah benar atau tidak. Lantaran kata Wasih, dari informasi yang diterima suplier dalam Program sembako BPNT di setiap Kabupaten/Kota, tidak dilakukan satu perusahaan saja, melainkan banyak perusahaan yang ikut menjadi suplier.

“Jadi kata monopoli suplier BPNT, sepertinya tidak tepat digunakan apabila supliernya lebih dari satu. Terkait tugas TKSK, sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013, sudah sangat jelas sekali kalau TKSK tugasnya yakni, membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial disetiap wilayah penugasan di kecamatan.” katanya.

Ditambahkan Dwi Cita Wasih, TKSK juga sebagai pendamping program diharapkan dapat terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program serta kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, hadirnya TKSK untuk terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

“Saya rasa jelas, apa itu tugas TKSK sebagai seorang sukarelawan yang dengan semangatnya dapat turut serta membantu program- program sosial di tengah masyarakat. Kendati demikian bagi TKSK tidaklah ada batasan untuk dirinya mengembangkan usaha atau mempunyai profesi lain diluar tugas TKSK,” tambahnya.

Masih kata Dwi Cita, banyak dari TKSK yang memiliki beragam profesi, ada yang jadi dewan, jadi kepala desa atau pengusaha. Karena itu hak pribadinya menentukan nasib hidupnya.

“Ya tidak jadi masalah jika TKSK itu seorang pengusaha atau berprofesi lain karena tidak ada batasan atau peraturan yang mengikat terhadap TKSK dalam menentukan nasib hidupnya,” tegas Wasih

Untuk diketahui lanjut Wasih, pekerja sosial itu bukan hanya TKSK, tetapi masih banyak lagi yang lainnya seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Karang taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lainnya yg tergabung dalam Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yg perannya tidak jauh dari TKSK, membantu penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan Sosial termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

“Owh ya, dari pengaduan saudara Musa juga menyebut Forum TKSK Nasional, setahu saya tidak ada itu yang namanya Forum Nasional atau istilah Fornas,” cetus Dwi Cita Wasih.

Diketahui, perusahaan suplier BPNT di Kabupaten Lebak ternyata tidak satu perusahaan, melainkan ada empat perusahaan yakni, Bulog, BIG, CV Astan, PT Aam. Bahkan ada juga agen yang mandiri (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *