Politisi Golkar, Bawaslu Dogiyai Tak Selesaikan Kasus Penggelembungan Suara

Bersih.Id Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dogiyai dinilai tidak pernah menyelesaikan persoalan perselisihan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) di daerahnya. Hal itu diungkapkan oleh Peserta Pemilu, calon legislatif dari Partai Golkar, Yusak Ernest Tebay di Nabire, Rabu 27 November 2019 .

“Sengketa antara dua partai soal pengalihan suara yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Dogiyai, tidak ditangani tetapi malah dianjurkan proses ke Mahkamah Konsitusi (MK). Tak hanya itu, gugatan dari calon partai lain juga Bawaslu tak menangani, mereka tak menyelesaikab persoalan seolah-olah lepas tangan.”kata Tebay, Rabu 27 November 2019 di Kantor DPP Golkar Jakarta Barat.

Menurut politisi dari partai Golkar tersebut, sengketa yang masuk telah dilaporkan, tapi tidak ditangani secara prosedur hanya diserankan untuk mengajukan pengaduannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara untuk pembatalan surat Rekomendasi Bawaslu yang dikeluarkan awal Juni kemarin juga dinilai menyalahi mekanisme.

“Kalau berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dogiyai, beberapa partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Dogiyai sudah mendaftarkan gugatannya ke MK, sebelum batas akhir pendaftaran sengketa Pileg di MK, 24 Mei lalu.”terangnya.

Dijelaskan Tebay pihaknya mengajukan masalah perolehan suara di Distrik Kamu Utara pada 22 April lalu, pasca rekapan perolehan suara di tingkat distrik, antara 18 – 20 April. Hal itu dilakukan dua hari setelah pleno di tingkat distrik yang disertai dengan bukti-bukti. Tebay menilai seharusnya beberapa masalah perselisihan Pemilu yang diajukan peserta Pemilu bisa diselesaikan oleh Bawaslu. Akan tetapi nyatanya Bawaslu tidak menangani masalahnya malah melepas tugas dan kewajibannya.

“Sengketa Pileg Dogiyai, saat ini sudah terdaftar di MK, termasuk perselisahan antara partai Golkar dan PDI Perjuangan.”ujar Tebay.

Selain itu, kata Tebay ada proses pengalihan suara di TPS 7 Kampung Abouyaga, bukan Maikotu (menurut Bawaslu Kabupaten Dogiyai). Tebay sangat menyayangkan penarikan surat rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Dogiyai. Menurutnya penarikan surat tersebut dilaksanakan setelah sejumlah partai politik telah mendaftarkan perselisihannya di MK. Padahal batas waktu pendaftaran sengketa Pileg di MK sudah ditutup sejak 24 Mei lalu.

“Sebelum hari penutupan, beberapa partai peserta Pemilu Legislatif di Kabupaten Dogiyai sudah mendaftar di MK. Tapi Bawaslu Dogiyai, menarik surat rekomendasi 3 Juni lalu. penarikan dilakukan setelah sengketa Pileg dari Kabupaten Dogiyai terdaftar dan menunggu proses persidangan di MK.

Pileg Kabupaten dogiyai belum tuntas masih ada masalah nanti pada saat pelantikan pun akan terjadi konflik itu semua ulahnya KPUD dan Bawaslu kab Dogiyai. ” pungkas Tebay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *