Trump, Tembok Perbatasan dan Krisis Politik AS

Pengamat politik Presiden University, Muhammad AS Hikam. (Foto: Ist)

Oleh: Muhammad AS Hikam*)

NORMALNYA, pemerintahan sebuah Negara berusaha agar ia bisa bekerja secara optimal untuk melayani rakyatnya. Di AS, Presiden Trump justru menutup sebagian kantor Pemerintah Federal tanpa ada kepastian kapan dibuka kembali. Implikasi langsung dari kebijakan ini adalah sekitar 800 ribu pegawai Federal harus “dirumahkan” (furloughed) atau harus tetap bekerja tanpa gaji, yang pada gilirannya berakibat tergangggunya pelayanan publik dan disfungsi institusi pemerintahan.

Dampak ekonomi, sosial, dan politik kebijakan absurd ini pasti sangat serius bagi rakyat AS dan, bukan tidak mungkin, berimbas kepada negara-negara lain. Bagaimanapun juga AS adalah negara yang pengaruhnya sangat besar bagi keseimbangan global. Kebijakan penutupan kantor pemerintah oleh Presiden Trump ini bukan saja berdampak di dalam negeri AS, tetapi juga di luar negeri.

Dengan demikian, terlepas dari fakta bahwa kasus ini adalah merupakan masalah domestik di AS, khususnya pertarungan politik antara Gedung Putih dengan Kongres AS tentang tembok perbatasan, masyarakat internasional juga (suka atau tidak) “terlibat” dalam dinamika krisis pemerintahan Presiden Trump ini. Keterkaitan kepentingan masyarakat internasional dengan dinamika politik, ekonomi, dan keamanan negara adikuasa itu berkontribusi terhadap “keterlibatan” itu. Terutama di era globalisasi yang makin mempersamar batas-batas dan memperkuat kesalingtergantungan lintas negara dan masyarakat.

Jika pertarungan internal antara Trump vs Kongres (khususnya fraksi Partai Demokrat) tak segera mencapai penyelesaian, bukan saja krisis tersebut akan membahayakan stabilitas politik dalam negeri AS, tetapi juga akan berdampak global. Sayangnya sampai hari ini, belum ada tanda-tanda akan berakhirnya kemelut tersebut. Bahkan setelah Trump berpidato di Oval Office, yang disiarkan media secara langsung, terkait kebijakan perbatasan, reaksi dari pimpinan Senat dan DPR AS sangat keras dan non-kompromi.

Trump mencoba meyakinkan publik bahwa masalah perbatasan dengan Mexico tersebut adalah krisis kemanusiaan dan ancaman keamanan nasional bagi AS. Bagi Trump, membangun tembok perbatasan adalah “sine qua non” untuk mengatasinya. Tesis Trump inilah yang sejak awal ditolak keras oleh Partai Demokrat, yang sebaliknya menyatakan bahwa keamanan perbatasan tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun tembok perbatasan. Fakta yang ada, ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk terorisme, narkoba, penyelundupan senjata, dan migran gelap, tidak hanya berlangsung di perbatasan darat, tetapi justru yang paling banyak terjadi melalui pelabuhan udara.

Presiden Trump tak mau mengalah dan berkompromi dengan Partai Demokrat, dan lebih memilih membuat kebijakan yang absurd seperti menutup kantor-kantor Pemerintah Federal untuk menekan lawannya dan memobilisasi dukungan basis massanya. Kemacetan dan ngotot-ngototan inilah, hemat saya, yang sejatinya telah membuat dan menguatkan krisis politik di AS. Bukan soal ada atau tidaknya tembok perbatasan.

 

Tembok Perbatasan dan Nafsu Kekuasaan

Penutupan sementara (temporary shutdown) telah menyebabkan ratusan ribu pegawai federal terpaksa berkerja tanpa gaji (bukan gaji tanpa kerja!) atau diliburkan (juga tanpa gaji). Ini semua karena Presiden Trump ngotot minta anggaran pembangunan tembok pembatas (border wall, Tembok Perbatasan) antara AS dan Meksiko.

Pihak legislator di Kongres AS, terutama dari Partai Demokrat, tak mau memberi anggaran tersebut karena dianggap tidak masuk akal dan mereka lebih mendukung paket anggaran untuk menunjang penguatan keamanan perbatasan, yang di dalamnya anggaran tembok perbatasn hanya bagian kecil. Trump minta anggran untuk tembok perbatasan sebesar US $ 5 M, tetapi Kongres hanya menyediakan US $ 2,6 M. Implikasi “ngotot-ngototan” inilah yang lantas berdampak pada terjadinya penutupan sementara kantor-kantor pemerintah Federal tersebut dengan segala konsekuensinya.

Karena perundingan antara Gedung Putih dan Kongres (yang kini dikuasai Partai Demokrat di level DPRnya) tak kunjung berhasil alias mengalami impasse, maka penutupan juga tak jelas kapan berakhir. Belakangan, Trump malah dengan tegas mengancam kalau perlu beliau akan memakai alasan keadaan darurat untuk tetap membangun tembok perbatasan. Jika hal ini benar-benar akan dilakukan, potensi krisis justru akan makin meningkat, sebab sebuah pertarungan politik (political showdown) antara eksekutif dan legislatif akan terjadi secara terbuka!.

Presiden Trump, dalam posisi terpepet dan makin tidak populer (bahkan di kalangan partai Republik) tampaknya bergeming. Beliau sudah tak peduli lagi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi para pekerja Federal yang sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga mereka. Bagi Trump soal pembangunan tembok perbatasan sudah terlanjur menjadi obsesi politik dan simbol kuasa serta prestis pribadi beliau. Dengan kata lain, pembangunan tembok perbatasan adalah “harga mati” bagi mantan konglomerat real estate dari New York itu.

Untuk membela obsesinya itu, apapun akan dilakukan Trump termasuk berbohong kepada publik dan mengumbar statemen soal tembok perbatasan yang absurd, vulgar, dan inkonsisten. Yang mengerikan adalah fakta bahwa drama hitam ini telah, sedang dan akan disaksikan oleh masyarakat internasional dan para pemimpin negara di seluruh dunia. Amerika, dibawah kepemimpinan Trump, sedang mengalami proses delegitimasi sebagai pemimpin dunia!

Apakah perseteruan ini akan berakhir dengan “political showdown” dengan hasil kekalahan Trump atau para legislator? Masih belum jelas. Tapi kata “pemakzulan” (impeachment) kini makin berkumandang dalam wacana politik dalam negeri AS. Seorang anggota Kongres perempuan dari partai Demokrat bahkan sampai melontarkan kata-kata yang kurang sopan terhadap Trump terkait pemakzulan itu. Sementara legislator Partai Demokrat di Kongres pun konon mulai menyiapkan draft pemakzulan,

Prospek kekuasaan Trump makin kelabu manakala makin terkuaknya dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan beliau, keluarganya, dan organisasi bisnisnya, sebagaimana yang dilaporkan oleh tim investigasi khusus Robert Mueller beberapa waktu belakangan ini. Demikian pula kasus pidana yang sedang diproses oleh Kejaksaan Tinggi Negara Bagian New York. Tak kurang dari 6 kasus yang berpotensi pelanggaran hukum kini terkumpul dan sebagian sangat potensial untuk digunakan sebagai dasar pemakzulan Presiden!

Apa yang sedang terjadi di AS adalah bukti bahwa kekuasaan yang dicoba pertahankan dan kukuhkan dengan mengorbankan kepentingan rakyat dan melanggar hukum, pada ujungnya hanya akan merusak sistem dan mengancam integritas pemerintahan. Dinamika pertarungan “Trump vs Legislator” ini juga bisa menjadi pelajaran bagaimana demokrasi bekerja. Terlepas dari masih adanya kelemahan-kelemahan, sistem demokrasi yang matang dan kuat akan bisa digunakan untuk melindungi rakyat dari upaya pemaksaan kehendak dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh elit.

Kita menyayangkan kekisruhan politik yang sedang berlangsung di negara adikuasa itu. AS dan dunia jelas tak mengharap hal itu. Tetapi pada saat yang sama, kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kemelut politik tersebut, yaitu bahwa sistem demokrasi yang sehat dan dilaksanakan secara konsisten dengan berlandaskan “rule of law”, akan mampu mengatasi konflik tanpa harus terjebak pada kekacauan dan penggunaan kekerasan.

*) Muhammad AS Hikam adalah mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia, pengamat politik dari President University. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *