EDITORIAL – Sungguh Jahat, Korupsi Anggaran Bencana Alam

Ilustrasi KPK

Rasionalitas dan nurani kolektif kita, sangat mungkin tiba-tiba terhenti sesaat, tatkala mendengar kabar bahwa ada tangan-tangan jahat yang mencuri uang negara dari anggaran penanganan bencana alam. Keimanan kita pun sangat mungkin tersengat begitu tahu bahwa masih ada saja orang yang tega mencuri uang dari dana bencana alam. Kita seperti tidak yakin, perbuatan jahat sekaligus tega seperti itu mampu dilakukan oleh orang-orang yang konon pintar makan sekolahan tinggi, dan beragama pula.

Tetapi, apa mau dikata, kejadian seperti yang terlukiskan di atas nyata-nyata terjadi di tengah-tengah kita pada penghujung perjalanan tahun 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (28/12/2018) mengamankan 20 orang dalam OTT di Jakarta. Dalam perkembangan penyelidikan kasus ini, KPK telah menjerat  empat orang pejabat Kementerian PUPR sebagai tersangka dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk wilayah Bencana Palu-Donggala dan sekitarnya. Keempat pejabat Kementerian PUPR itu merupakan bagian dari delapan orang yang telah ditersangkakan sekaligus ditahan oleh KPK.

Korupsi dana bencana alam? Ini peristiwa aneh tapi nyata. Ajaib tapi riil. Menyikapi perilaku jahat para pelaku korupsi dana bencana alam,  sangat mungkin kita pun spontan bertanya-tanya, semisalnya; “Kok tega ya, dana bencana dikorupsi”?; “Bagaimana mungkin dana yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan korban bencana alam bisa pula ‘ditelan’ secara keroyokan?”; “Kok aneh ya, mengapa orang-orang berpendidikan justru mau bertindak hina sebagai pelaku korupsi?”; “Apakah bangsa kita masih disebut sebagai bangsa bermartabat, jika elite-elite yang punya otoritas terhadap anggaran terus mencuri uang negara?” Sangat mungkin masih sederet pertanyaan serupa yang bisa diajukan sebagai refleksi atas fenomena  terdegradasinya moralitas kaum elite bangsa ini.

Publik tentu bisa membayangkan bahwa betapa perihnya penderitaan para korban bencana alam; yang harus kehilangan orang-orang terkasih yang meninggal dunia akibat bencana; yang harus  tetap tabah pasca menderita luka-luka atau cacat bawaan akibat terpaan bencana; yang  mesti ikhlas melanjutkan hidupnya dengan menumpang di rumah kerabat karena kehilangan rumah kediaman; yang harus menyaksikan anak-anaknya putus sekolah lantaran sumber penghasilan tiba-tiba buyar lenyap akibat bencana. Belum lagi aneka jenis penderitaan psikologis yang harus dirasakan para korban sebagai dampak traumatis pasca bencana. Di tengah aneka jenis penderitaan itu semua, kini para korban bencana alam di daerah bencana tiba-tiba mengetahui bahwa mereka harus dipaksa untuk menderita lagi, hanya oleh karena ‘bencana moral’ yang dibuat oleh para pelaku korupsi anggaran bencana alam.

Dari perspektif moralitas publik, korupsi dana bencana alam dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan sebab anggaran yang dicuri menyangkut hajat hidup orang banyak. Itulah sebabnya, mengapa KPK hari-hari ini secara serius mulai mempertimbangkan pemberlakuan tuntutan hukuman mati bagi para koruptor dana bencana alam. Sikap KPK diapresiasi oleh banyak pihak sebab hal itu bisa menjadi shock-therapy atau efek kejut, sekaligus efek jera, agar para pengabdi negara yang di dalam pemerintahan tidak lagi bermain-main api dengan uang negara. Apabila kita cermati, hari-hari ini KPK terus melangkah maju untuk menerapkan efek jera dan sanksi sosial bagi para koruptor, termasuk yang masih berstatus tersangka/tahanan korupsi; yakni dengan memakaikan borgol ke tangan pelaku korupsi!

Dalam catatan media massa, OTT KPK terhadap pejabat PUPR dan pihak swasta ini, merupakan OTT yang ke-30 kalinya sepaanjang tahun 2018. Sebelum menimpa Kementerian PUPR, OTT ke-29 juga menyasar kementerian, dimana pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga berikut beberapa pengurus KONI ikut terlibat menilep uang negara yang berkategori dana hibah. Di awal tahun 2018 tepatnya pada tanggal 4 Januari, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, diikuti OTT kedua pada tanggal 3 Februari yang menyeret  Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Deretan OTT lainnya hingga yang OTT ke-30 ini melibatkan sejumlah aktor politik penyandang jabatan eksektutif, legislatif, dan pihak swasta. Di antara para subjek OTT itu bahkan terhadap menteri dan Anggota DPR RI.

Publik sungguh berharap agar memasuki tahun yang baru ini, tahun 2019, terjadi langkah maju dalam internalisasi nilai-nilai pelayanan dari kalangan birokrasi pemerintahan. Apalagi semenjak awal pemerintahannya, Presiden Jokowi sudah menyuarakan mutlaknya “revolusi mental” dalam berbagai gatra kehidupan bernegara, khususnya dalam domain penyelenggaraan pemerintahan untuk melahirkan praktek pemerintahan yang bersih dan transparan.  Kini, publik pun berharap agar para pemegang otoritas birokrasi di setiap level pemerintahan (dari pusat hingga daerah) tidak terjatuh lagi dalam tindakan hina, yakni ‘menelan’ uang haram dari perbuatan korupsi!

Merujuk pada peristiwa OTT pamungkas yang dilakukan KPK di tahun 2018 tersebut, baiklah para pengabdi negara/pelayan pemerintahan di level pusat maupun daerah menambah-nambah lagi asupan “gizi moralitas” ke dalam dirinya. Tujuannya adalah agar mereka benar-benar mengabdi dan melayani lebih sungguh rakyat kebanyakan yang telah membayar pajak untuk gaji dan fasilitas hidup mereka. Baiklah kiranya mereka yang berurusan langsung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) dalam lingkup pemerintahan pusat; Kementerian/Lembaga, dan atau lembaga-lembaga politik negara termasuk DPR RI, dan juga yang berkorelasi langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD semakin memperkuat kadar “hikmat kebijaksanaan” di dalam dirinya. Tujuannya agar mereka mampu tampil sungguh-sungguh sebagai negarawan demi kebaikan umum dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Mereka, para pengelola birokrasi itu, kiranya mampu memahami sungguh-sungguh bahwa dalam konteks hidup bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat,  sejatinya kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex). Lebih utama dari itu, publik tentu berharap agar para pemegang otoritas pemerintahan dan atau kekuasaan politik, mau membuka batin atau bilik nuraninya untuk lebih takut kepada ALLAH, TUHAN Yang Mahakuasa, Sang Penguasa Langit dan Bumi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *