Saturday, August 8

Perda Syariah dan Fenomena Politik Identitas

Oleh: Muhammad AS Hikam *)

Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam. (Foto: ist)

ISU perda syariah tampaknya akan bergulir dan makin menarik untuk dicermati, karena sangat terkait dengan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa depan. Pada saat ini di ranah politik elektoral, parpol, mayoritas parpol setuju terhadap eksistensi perda syariah dan kesinambungannya. Hanya PDIP, Demokrat, dan PSI yang tegas tidak setuju.

Di ranah masyarakat sipil, Ketum PBNU, Said Aqil Siradj menyatakan setuju, asalkan perda syariah sesuai kondisi dan kepentingan lokal. Sebaliknya, Ketum Muhammadiyah, Haedar Nasir menyatakan, walaupun tidak secara eksplisit menolak perda syariah, tetapi beliau mengkritisi praktiknya selama ini. Mantan Ketua MK, Prof. Mahfud MD, menolak dengan tegas. Beliau menyatakan bahwa pembentukan perda syariah adalah kesia-siaan.

Pandangan Ketum Muhammadiyah, Haedar Nasir, bagi saya sangat menarik. Beliau mengatakan pada 2013 bahwa “ada banyak kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan daerah (perda) syariah yang mengandung unsur-unsur diskriminatif bahkan mendorong terciptanya kekerasan di wilayah publik”. Selanjutnya, masih menurutnya, “yang menjadi keprihatinan, perda-perda tersebut telah memunculkan diskriminasi, intoleransi, dan bahkan kekerasan yang semakin menjadi-jadi dalam kehidupan sosial-politik, yang lambat laun merobek rajutan kebhinekaan yang telah teranyam rapi selama ini”. https://rmol.co/amp/2013/07/17/118916/Dr.-Haedar-Nashir–Banyak-Perda-Syariah-Mengandung-Unsur-unsur-Diskriminatif-

Sebagai seorang Gusdurian, saya lebih menyetujui pandangan dan sikap Haedar Nasir dalam soal keberadaan perda syariah tersebut. Ini ironis, karena seharusnya Said Aqil Siradj, yang notabene berlatarbelakang NU dan dikenal dekat dengan almaghfurlah Gus Dur, justru malah menyetujui perda syariah. Tetapi hal seperti itu bukan mustahil, karena adanya kepentingan atau agenda tertentu.

Bagaimana dengan PKB? Saya mengutip pernyataan salah seorang ketuanya, Abdul Kadir Karding, yang menyebut bahwa pihaknya “tak ambil pusing” dengan polemik tentang perda syariah. Abdul Kadir Karding juga menyatakan, “semua peraturan atau kebijakan sah, selama tidak bertentangan dengan mekanisme yang ada”. Masih menurut beliau, “mencantumkan embel-embel syariah atau tidak, tak jadi soal”. Dan dari sisi agama, “yang dibutuhkan itu bukan formalitas, misalnya, harus negara Islam, atau perda harus disebut perda syariah misalnya, tidak perlu”.

Hemat saya, melihat masalah perda syariah hanya dari kepentingan dan kondisi lokal, seperti yang dikatakan Said Aqil Siradj, sangat tidak cukup dan menunjukkan kegagalan memahami persoalan yang sangat fundamental terkait relasi agama dan Negara di Indonesia. Sebab apa yang disebut Said Aqil Siradj dengan “kepentingan lokal” itu, bisa saja bertabrakan secara fundamental dengan kepentingan yang lebih mendasar secara nasional dan strategis dan terkait dengan keberlangsungan sistem demokrasi di negeri ini.

Fenomen perda syariah ini menunjukkan bahwa bangkitnya politik identitas, sebagaimana dikhawatirkan oleh banyak pihak, bukan hal yang sepele. Perda syariah adalah salah satu ekspresi dan perwujudan dari aspirasi primordialisme dan sektarianisme dalam perpolitikan nasional pasca-reformasi. Kegagalan memahami adanya persoalan fundamental oleh sebagian elit politik dan parpol serta organisasi masyarakat sipil di negeri ini adalah sebuah indikasi bahwa demokrasi kia masih sangat ringkih fondasinya.

Perda syariah jelas akan menjadi salah satu “dagangan” politik untuk mendulang suara pada Pileg dan Pilpres 2019. Parpol-parpol dan organisasi masyarakat sipil pendukungnya akan menangguk suara dengan menjajakannya dalam kampanye. Dalam konstelasi masyarakat dan politik saat ini, dagangan ini bisa jadi akan laku. Di negara-negara maju seperti AS dan Eropa pun politik berbasis identitas tersebut kini menjadi tren. Namun implikasinya akan sangat serius (dalam arti negatif), bukan saja bagi proses konsolidasi demokrasi ke depan di negeri kita, tetapi juga keberlangsungan negara kita.

*) Penulis adalah Pengamat Politik dari President University

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *