Prabowo Pilih Sandiaga, Jalan Buntu Partai Demokrat dan Kecemasan Politik yang Adab

Paket Pilpres 2019. Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga

JAKARTA (bersih.id) — Prabowo Subianto, Calon Presiden dari Koalisi Partai Gerindra akhirnya memilih Sandyaga Uno sebagai Cawapresnya. Semua spekulasipun berakhir, Kamis, 9/8/2018, jelang larut malam, saat diumumkan di Kertanegara, kediaman Keluarga Prabowo. Hadir semua pimpinan parpol pendukungnya, Partai Geridra, PAN dan PKS.

Lalu kemana Partai Demokrat yang dipimpin mantan Presiden SBY ? Bukankah mereka sudah beberapa kali bertemua untuk menjalin koalisi di Pilpres nanti ? Ternyata pagi hari, Jumat 10/8/2018, kepastian dukungan Partai Demokrat didapat oleh pasangan Prabowo – Sandiaga Uno. Sumber di Partai Demokrat menyebut, dukungan Demokrat kepada Prabowo-Sandiaga datang di menit-menit terakhir sebelum pendaftaran ke KPU. Semalam, Demokrat masih keberatan Prabowo menggandeng Sandiaga. Demokrat masih berupaya mengajukan putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Namun, akhirnya pada rapat Majelis Tinggi pagi ini, Demokrat bisa menerima keputusan Prabowo menggandeng Sandiaga.

Partai Demokrat pun secara resmi mengumumkan mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2019. Namun, pengumuman penting itu tidak disampaikan langsung oleh SBY, Ketua Umum Partai Demokrat. Keputusan disampaikan Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat EE Mangindaan dalam jumpa pers di kediaman SBY di Kuningan, Jakarta, pagi yang sama. Dukungan Partai Demokrat kepada  Prabowo-Sandiaga juga dihadiri Wakil Ketua Umum Roy Suryo, Waketum Syarif Hasan, Waketum Max Sopacua, dan Sekretaris Majelis Tinggi Amir Syamsuddin.

Usut punya usut, ternyata, Jumat pagi itu, Prabowo datang menemui SBY di kediamannya di Kuningan, Jakarta, membawa serta dokumen pencapresan dan langsung diteken Ketua Umum Partai Demokrat itu. SBY memang sengaja mendelegasikan pengumuman ke jajaran majelis tinggi Partai Demokrat. Sebab, di saat bersamaan, SBY tengah menerima kehadiran Prabowo di rumahnya. SBY meneken dokumen pencapresan yang dibawa oleh Prabowo.

Acara pun berlanjut. Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi menjadi capres-cawapres peserta Pilpres 2019 setelah mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Jumat, 10/8/2018 siang. Saat mendaftar, pasangan Prabowo-Sandiaga didampingi oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. Ketua Umum Partai Demokrat, SBY tidak hadir pada kesempatan itu. Hanya diwakili beberapa pengurus teras.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan bahwa SBY telah memberikan mandat kepada Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) untuk hadir saat pendaftaran. AHY dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) ikut mendampingi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat mendaftar. Keduanya berjalan tepat di belakang pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dan para petinggi parpol lainnya.

Partai Demokrat sebagai sebuah partai besar di lintas politik nasional seperti menemukan jalan buntu dalam proses Pilpres kali ini. Tidak main-main. Sangat disayangkan. Dipimpin seorang mantan presiden, partai yang berpengalaman 10 tahun memimpin pemerintahan, toh akhirnya harus sendirian di tikungan akhir dalam sejarah pilpres tahun 2019 yang akan datang. Tidak pilihan lain kecuali harus bergabung di antara kedua calon yang sudah ada. Boleh jadi agak terpaksa menerima Prabowo-Sandiaga sebagai paket yang harus didukung.

Sebuah partai yang awal kemunculan diterima dengan penuh harap. Gelombang harapan itu diapresiasi dengan munculnya SBY sebagai calon presiden dan akhirnya terpilih menjadi Presiden bahkan sampai dua kali dalam pemilu langsung. Tapi menghadapi pilpres saat ini, partai yang digadang-gadang sebagai pertautan idealisme bagi politik masa depan ini justeru kembali terjebak pada selera murahan. Kepentingan diri, keluarga dan komunal sendiri. Akhirnya realitas politik yang dinamis saat ini, menempatkan Partai Demokrat di sudut sempit gang buntu. Harus menerima tawaran  sekedar ala-kadanya.

Hinga hari terakhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, hanya mendaftar dua paket calon. Paket Jokwi – Ma’ruf Amin yang didukung 6 Parpol yaitu Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura, PKPI, PDIP, PKB dan PPP. Sedangkan paket kedua Prabowo-Sandiaga Uno yang didukung 4 parpol yaitu Gerindra, PAN, PKS dan terakhir bergabung adalah Partai Demokrat. Masih menyisahkan beberapa partai lain yang baru akan mengikuti pemilu yang akan datang seperti PSI, Perindo di koalisi Jokowi Ma’ruf Amin dan PBB, Berkarya dan Garuda yang akan lebih condong ke koalisi Prabowo-Sandiaga.

Kedua paket peserta pilpres tahun 2019 ini, kembali memperjelas posisi dan pemetaan kekuatan masa pendukung dalam kontestasi politik nasional. Bukan hanya kali ini peta semacam ini terjadi. Koalisi yang hampir sama sudah terjadi dalam pilpres 5 tahun lalu walau ada sedikit varian pembeda. Sudah tentu, ini merupakan hal biasa dalam politik pilpres.

Kiranya yang menjadi menarik adalah pemetaan koalisi dalam kontestasi pilpres yang akan datang ini, seakan kembali mengulangi kepekatan koalisi dalam Pilgub DKI tahun 2017 lalu. Gerbong Partai Geridra, PKS, PAN yang kemudian di putaran kedua menarik gerbong Partai Demokrat yang mengusung Anies Baswedan berhadapan head to head dengan gerbong PDIP, Nasdem, Hanura, Golkar sebagai kekuatan utama yang mengusung Ahok – Djarot.

Tentu saja, masih segar dalam ingatan publik pertarungan Pilgub DKI saat itu oleh para aktor politik di gelanggang pilgub ibukota negara, Jakarta. Tak lupa harus segera ditambahkan bahwa sejumlah ilmuwan kaliber pun ikut menjadi konsultan bagi upaya memenangkan pertarungan yang oleh bangsa beradab dinilai sangat primitif itu. Ketika itu, begitu kuat mengemuka isu, trik dan intrik berseliweran hingga memperlihatkan praktek yang tidak terpuji dalam demokrasi yang beradab.

Eksploitasi sentiment etnis dan apalagi agama jadi senjata utama mematikan lawan dan untuk memenangkan pertarungan. Kerja politik dalam Pilgub DKI tahun 2017 lalu mempertontonkan praktek politik yang sangat brutal justeru dimaklumi serta dilakoni oleh  para aktor politik sekaligus ilmuwan hanya untuk meraih kepuasan syahwat kekuasaan. Tidak ada satu pun tokoh politik berwibawa yang bersuara meredam suasana. Terkesan kuat dibiarkan ataupun justeru dipelihara. Semua mereka diam, termasuk mantan presiden dan calon presiden.

Semua entitas masyarakat masyarakat jadi  trauma dan cemas akan perhelatan politik lima tahunan ini. Pemilu yang diidealkan sebagai pesta demokrasi justeru menghadirkan ketakutan, cemas dan trauma bagi banyak kalangan, terutama masyarakat minoritas baik etnis, suku dan apalagi agama. Dengan pemetaan koalisi partai pendukung seperti di atas, paket Jokowi – Ma’ruf dan Prabowo – Sandi kali ini, kiranya, semua pihak perlu kembali berani mengevaluasi, agar praktek politik tidak terpuji di Pilgub DKI tahun 2017 lalu tidak kembali berulang. (Stanis Soda Herin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *