Belajar dari Kemenangan Kotak Kosong

Parpol Peserta Pemilu 2014 yang menjadi sumber rekruitmen dalam Pilkada Serentak 2018 lalu

 

Kota kosong menang dalam pemilihan Walikota Makassar. Ini merupakan satu ironi, kalau bukan absurditas dari pemilihan dengan calon tunggal. Pemilihan dengan calon tunggal membuat keadaan tidak kemana-mana, sementara prosesnya berjalan dengan segala risiko ekonomi (biaya) dan risiko sosial, seperti ketegangan sosial yang menyertainya. Prosesnya berjalan, selesai dan sah tetapi tidak menghasilkan apa-apa.

Proses pemilihan tanpa hasil ini semestinya sudah diperkirakan sebelumnya. Kasus ini memunculkan lagi pertanyaan apakah kita akan tetap mempraktikkan satu kebijakan yang sudah diperkirakan bahwa hasilnya akan menjadi demikian? Tulisan berikut ini ingin menunjukkan masalah dari praktik calon tunggal ini.

Demokrasi Bermasalah

Pasca keputusan MK soal calon tunggal ini, khalayak pengamat bersikap gamang. Walaupun mereka bisa mengerti bahwa perlu ada jalan keluar atas fenomena calon tunggal, penerimaannya disertai dengan komentar yang menunjukkan bahwa itu bukan jalan keluar yang tanpa risiko. Sejumlah orang menyebut pemilihan rasa referendum. Pandangan umum di atas mengandung makna bahwa calon tunggal merupakan satu masalah dalam demokrasi, kurang dapat diterima.

Prosedur demokratis tampak berjalan, tetapi prosedur tersebut tidak kompatibel dengan semangat demokrasi atau substansi demokrasi tentang kompetisi antara dua pasang calon atau lebih yang setara. Jangankan melawan kotak kosong, melawan calon yang tidak seimbang atau calon pajangan pun itu menjadi masalah serius dalam praktik demokrasi.

Menariknya, terjadi peningkatan jumlah calon tunggal ini, dari 3 daerah pada tahun 2015, menjadi 9 daerah di tahun 2017 dan 16 daerah di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa legalisasi calon tunggal membuat para elit politik tidak mengubah perilaku politik yang lebih sehat, tetapi malahan semakin mempraktikkan kartel politik.  Disebut kartel, sebuah istilah dari dunia bisnis, karena hampir sebagian besar partai memberikan dukungan kepada satu orang calon dengan hitungan-hitungan untung, baik secara finansial maupun eletoral. Dalam kasus Makassar, calon tunggal tersebut didukung oleh 10 parpol, dan jumlah kursinya sebanyak 43 dari 50 kursi di DPRD.

Tiga alasan berikut ini menjelaskan mengapa praktik calon tunggal tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sebenarnya dan tidak meningkatkan kualitas demokrasi.

Pertama, memilih itu berarti mengambil satu dari lebih dari satu yang setara. Mereka yang terlibat harus lebih dari satu. Memilih artinya memberi alternatif yang setara. Tanpa alternatif yang setara, kita berlaku tidak adil baik terhadap calon tunggal maupun terhadap masyarakat pemilih. Calon tunggal dipermalukan karena dikalahkan oleh kota kosong dan masyarakat dipaksa untuk memilih kotak kosong karena tidak ada tawaran lain yang sesuai dengan aspirasi mereka.

Kedua, pemilihan dengan calon tunggal memberi kemungkinan (50%) bahwa hasil pilihannya tidak operatif atau tidak memberi hasil yang diharapkan, yaitu adanya walikota definitif. Rasa tidak suka kepada calon tunggal hanya bermuara ke kota kosong. Ini tentu saja pemborosan, kalau bukan sia-sia.

Ketiga, pemilihan dengan calon tunggal tidak mencerminkan sosiologi politik riil. Ada lebih dari 10 partai, baik yang duduk di parlemen daerah maupun di luar parlemen. Tentu saja ada perbedaan spektrum ideologi, atau sekurang-kurangnya kepentingan (elit). Adalah aneh bahwa perbedaan ideologi dan kepentingan tersebut tidak terartikulasi dalam penentuan calon yang juga berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa partai-partai politik tersebut tidak bekerja secara sungguh-sungguh untuk kemajuan demokrasi. Hal itu berimplikasi pada indeks kemajuan demokrasi kita.

Memikirkan Ulang

Sebagaimana diketahui, praktik calon tunggal ini muncul ketika Keputusan MK terhadap UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota membuka peluang ketika ada fakta tentang calon tunggal. MK hendak mengakomodasi realitas tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum. MK berpendapat, kekosongan hukum ini dapat berakibat pada tidak diselenggarakannya pilkada. Syarat mengenai jumlah pasangan calon berpotensi mengancam kedaulatan dan hak rakyat untuk memilih. Menimbang bahwa hak untuk dipilih dan memilih tidak boleh tersandera aturan paling sedikit dua pasang calon, pemilihan harus tetap dilaksanakan meskin hanya ada satu pasangan calon. MK melihat bahwa pembuat undang-undang tidak menyiapkan klausul jika ada calon tunggal.

Menurut pendapat saya, pembuat undang-undang tidak menyiapkan klausul calon tunggal karena by definition memilih berarti menyeleksi, mendapatkan satu dari dua atau lebih calon. Mereka setara, memiliki kesempatan yang sama, diperlakukan sama. Mendefinisikan lagi bahwa memilih berarti menyeleksi merupakan suatu redundansi, pengulangan, kata Sartori dalam bukunya Democracy Revisited (1987).

Bagaimanapun, dalam praktik demokrasi, kita hendaknya memiliki satu patokan – yardstick – yang tidak boleh dilanggar dimana hanya dengan itu demokrasi sungguh berjalan secara berkualitas dan tidak merosot jadi ”mainan” prosedural belaka. Patokan itu adalah bahwa dalam proses pemilihan seperti ini, sekurang-kurangnya harus ada dua calon. Jika belum tersedia, perlu diberi kesempatan lagi untuk mendapatkan satu calon lagi. Paling banter, pemilihan ditunda hingga ke putaran berikutnya. Atau ada kebijakan penundaan pemilihan selama, misalnya tiga bulan untuk wilayah administratif yang bersangkutan. Dalam kasus Makassar, karena kota kosong menang, pemilihan akan diulang pada tahun 2020 dan setelah Mei 2019, akan ada pejabat sementara walikota.

Dalam alinea sebelumnya, saya memakai kata “merosot” (declining). Kata itu menggambarkan kekhawatiran bahwa dengan kebijakan ini, calon tunggal memperkuat cengkeraman oligarki dan mengancam praktik demokrasi kita. Cengkeraman ini terus mendorong ke suatu praktik pemilihan aklamasi dan membiarkan pemilihan dengan calon tunggal menjadi kuat dan terlembaga. Jika tidak segera diperbaiki praktiknya, kita akan kembali ke masa lalu ketika kekuasaan, oligarki dan kartel bermain untuk menguasai seluruh spektrum politik dan melumpuhkan suara-suara alternatif, seperti di zaman Orde Baru. Godaan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD merupakan bayangan nyata bahwa demokrasi kita berada di bawah ancaman itu. Kita belum terlalu jauh dari praktik-praktik itu.

Hal ini harus menjadi patokan (yardstick). Walaupun MK mencoba memberikan jalan keluar, jalan keluar itu lebih menunjukkkan “keadaan terpaksa,” yang kita sendiri menerima dengan perasaan enggan. Keputusan tersebut harusnya bersifat sementara, berlaku satu kali dan para pembuat undang-undang diperintahkan untuk membuat aturan yang lebih rinci dan mencegah agar para petualang politik, kaum oligarkis, serta kartel politik tidak memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan yang jauh dari tujuan demokrasi. ***  Oleh: Dion Pare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *